Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR diminta turun tangan menindaklanjuti dugaan suap dalam pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai Prabowo perlu dimintai keterangan lantaran kasus itu disebut-sebut tengah diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa.
"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO (The Group of States Against Corruption) melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun juga dan melakukan investigasi," ucap Hussein kepada Alinea.id, di Jakarta, belum lama ini.
Merujuk laporan investigasi yang terbit di msn.com, sebuah agregator Microsoft Network, beberapa hari lalu, pemerintah Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat usang itu.
Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar US$66 juta per unit atau total US$792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$23 juta hingga US$35 juta.
"Kami sudah ingatkan jauh-jauh hari, tepatnya setahun yang lalu, bahwa pembelian pesawat tempur ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Yang kedua, dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker," ucap Hussein.
Tak hanya harganya yang diduga kemahalan, narasumber yang dikutip msn.com menyebut pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7% dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirrage 2000-5 kepada Prabowo. Nilainya sebesar US$ 55,4 juta atau sekira Rp865,1 miliar.
Pihak Qatar, menurut laporan msn.com, mengetahui jika Prabowo akan kembali bertarung di Pilpres 2024. Ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, cashback itu ditawarkan. Prabowo dilaporkan telah menerima US$ 20 juta atau Rp312,3 miliar dari total cashback. Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah disebut menyetujui kesepakatan tersebut.
Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sudah janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak hibah tersebut karena persoalan biaya perawatan dan transfer kemampuan pengoperasian.
"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.
Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.
Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.
"Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein.
Bantahan Kemenhan
Juru bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan berita dugaan suap-menyuap dalam pembelian jet tempur Mirage yang dikabarkan msn.com merupakan hoaks dan bernuansa fitnah. Menurut dia, Kemenhan sudah lama membatalkan rencana pembelian pesawat Mirage.
"Artinya, tidak ada kontrak yang efektif di Kemenhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi, secara konten, semua yang disampaikan dalam pemberitaan itu jelas fitnah," ujar Dahnil kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/2).
Dahnil menduga berita tersebut sengaja dirilis untuk "menggoyang" Prabowo-Gibran jelang pencoblosan Pilpres 2024. "Kami ingin sampaikan ini adalah upaya yang busuk dan jahat sekali untuk fitnah Prabowo," kata dia.
Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Minggu (11/2) lalu, Direktur Laboratorium Antikorupsi Adnan Topan Husodo mengatakan belum pernah ada pernyataan resmi dari Kemenhan atau Kementerian Keuangan terkait pembatalan pembelian Mirage 2000-5.
Meskipun dibatalkan, menurut Adnan, bukan dugaan korupsi yang menyeruak dari skandal itu tidak perlu ditindaklanjuti. Apalagi, msn.com melaporkan adanya rekaman yang isinya diindikasikan sebagai pembicaraan antara Prabowo dengan salah satu pihak mengenai pengadaan jet tempur tersebut.
"Meskipun kontrak itu dinyatakan sudah batal, sudah ada indikasi kick-back dan kesepakatan-kesepakatan di awal. Maka, hal ini juga bisa tetap diusut oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini, adalah KPK, untuk mengusut indikasi dugaan suap menyuapnya," ujar Adnan.
Pembelian pesawat usang oleh Kemenhan sebelumnya dipersoalkan calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu. Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.
